POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Sekretaris Daerah (sekda) Berau, Muhammad Said, mengingatkan bahwa penguatan kapasitas ini menjadi krusial di tengah keterbatasan fiskal. Efisiensi anggaran memaksa Pemkab Berau melakukan penyesuaian di berbagai sektor, termasuk memangkas sejumlah program di dinas strategis.

“Banyak kegiatan harus dikurangi, dari pengadaan hingga perjalanan dinas. Tapi ini agar anggaran tetap fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya tekanan efisiensi anggaran dan derasnya pengawasan publik di era digital juga mendorong Pemkab Berau untuk memperketat perencanaan proyek sejak awal. Salah satunya melalui penguatan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang menjadi fondasi utama dalam setiap pengadaan.

“Upaya ini sudah kami wujudkan diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di SM Tower Hotel , baru-baru ini,” tukasnya lagi.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sekaligus respons atas tantangan pengadaan yang semakin kompleks. Disamping perubahan lanskap pengawasan, di era digital, transparansi menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari.

“Sekarang bukan hanya lembaga resmi yang mengawasi, masyarakat juga ikut melihat. Maka setiap proses harus benar-benar akuntabel,” tegasnya.

Melalui Bimtek ini, Pemkab Berau berharap aparatur tidak hanya memahami aturan terbaru, tetapi juga mampu menyusun perencanaan yang presisi, adaptif, dan minim risiko sehingga proyek berjalan tepat sasaran tanpa menyisakan persoalan di kemudian hari.

“Bahwa kesalahan kecil dalam penyusunan HPS dapat berdampak besar pada pelaksanaan proyek. Regulasi terus berubah. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, maka perencanaan bisa meleset jauh dari kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Terbitnya Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor 47/SE/DK/2026 sebagai acuan baru dalam menghitung biaya konstruksi. Menurutnya, aturan ini menuntut aparatur lebih cermat dan adaptif. Perubahan metode juga menjadi perhatian. Dari sistem lama BOW, beralih ke SNI, hingga kini menggunakan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), menunjukkan bahwa pendekatan perhitungan semakin detail dan berbasis standar nasional.

Namun, tantangan nyata muncul ketika standar nasional tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi daerah. Koefisien nasional sering menggunakan asumsi material luar daerah. Sementara di Berau, dimensinya bisa berbeda. Kalau tidak disesuaikan, pekerjaan bisa tersendat. (sep/FN/advertorial)